Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pe-nanganan Bencana di Daerah Rawan Longsor dan Gempa: Studi Kasus di Sumatera Barat

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam paling tinggi di dunia, terutama terhadap gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan banjir. Faktor utama dari kondisi ini adalah letak geografis Indonesia yang berada di wilayah Cincin Api Pasifik, yang ditandai dengan tingginya aktivitas gunung berapi dan pergerakan lempeng tektonik. Di antara wilayah-wilayah yang rawan tersebut, Sumatera Barat menempati posisi yang cukup rentan terhadap gempa dan longsor. Hal ini berkaitan dengan posisi geografisnya yang berada di zona patahan aktif serta karakteristik alamnya yang terdiri dari perbukitan dan pegunungan, yang sangat mudah terkena longsor, terutama saat musim hujan yang intens. Di samping itu, aktivitas manusia yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, seperti pembukaan lahan yang tidak terkendali dan pengelolaan lahan yang kurang baik, turut meningkatkan potensi bencana.

Bencana di Sumatera Barat tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik seperti hancurnya permukiman, infrastruktur, dan lahan pertanian, tetapi juga mengancam keselamatan warga serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang serius. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi risiko dan menangani bencana menjadi sangat krusial. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memegang tanggung jawab utama dalam penanggulangan bencana melalui kebijakan, penyediaan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan tanggap darurat. Namun demikian, kemampuan pemerintah seringkali terbatas, khususnya dalam menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau kurang terakses.

Seiring perkembangan, peran LSM dalam pembangunan mengalami pergeseran. LSM tidak lagi hanya menjadi pengawas kebijakan pemerintah, tetapi juga tampil sebagai mitra dalam pelaksanaan program pembangunan, termasuk di bidang kebencanaan. Tiap LSM memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianutnya. Keberadaan mereka sangat dibutuhkan untuk menjangkau area dan kelompok masyarakat yang luput dari perhatian pemerintah, terutama dalam bidang edukasi, advokasi, dan pendampingan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis kontribusi LSM dalam penanganan bencana di wilayah-wilayah yang rentan terhadap gempa dan longsor. LSM memiliki peran penting sebagai pelengkap langkah-langkah yang diambil pemerintah. Mereka terlibat dalam memberikan pelatihan kesiapsiagaan, penguatan kapasitas masyarakat, penyaluran bantuan, hingga mendorong kebijakan yang berpihak pada pengurangan risiko bencana.

Di Sumatera Barat, LSM lokal seperti JEMARI Sakato, WALHI Sumbar, dan Yayasan IBU sudah terbukti aktif dalam membantu warga untuk bersiap dan merespons bencana. Peran mereka tidak berhenti pada tahap reaksi pasca-bencana, melainkan juga aktif dalam kegiatan preventif seperti pelatihan evakuasi mandiri, pembuatan peta risiko yang disusun bersama masyarakat, dan pembentukan tim relawan lokal seperti Kelompok Siaga Bencana. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan ketangguhan masyarakat agar mereka dapat bertindak mandiri dan aktif dalam mengurangi dampak bencana.

Di samping itu, LSM juga bergerak dalam upaya advokasi kebijakan untuk mendorong regulasi yang mendukung pengurangan risiko bencana dan pelestarian lingkungan. Mereka turut menyuarakan pentingnya perencanaan tata ruang yang ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kolaborasi antara LSM, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem penanggulangan bencana yang menyeluruh dan inklusif.

Penelitian ini berfokus untuk melihat lebih dalam bagaimana LSM berperan dalam penanggulangan bencana, terutama di wilayah rawan seperti Kabupaten Agam dan Pasaman Barat. Dengan menyoroti kontribusi mereka dalam bidang pendidikan kebencanaan, respon darurat, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi kebijakan, studi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran mereka. Selain itu, hasilnya diharapkan menjadi rekomendasi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan LSM dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin meningkat, terutama di tengah perubahan iklim yang memperparah kondisi alam.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Noolen Heyzer yang dikutip oleh Affan Gaffar, terdapat tiga bentuk peran utama yang dijalankan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pertama, LSM berperan dalam mendukung serta memperkuat kapasitas masyarakat di tingkat akar rumput, yang merupakan bagian penting dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan. Kedua, LSM memperluas pengaruh politik melalui jaringan kerjasama, baik di dalam negeri maupun dengan lembaga internasional. Ketiga, LSM turut terlibat dalam menentukan arah serta merumuskan agenda pembangunan. Karena peran-peran tersebut, keberadaan LSM dalam pelaksanaan program pembangunan di negara-negara berkembang seringkali mengalami pergeseran fungsi, dari sekadar mitra masyarakat menjadi agen yang membawa kepentingan kapitalisme, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang minim akses.

Menurut Arfriani Maifizar (2019) ada tiga strategi pendekatan yang musti dilakukan LSM yaitu : pertama, pendekatan kesejahteraan (the welfare approach) atau pendekatan pada pemberian bantuan kepada kelompok tertentu yang terkena musibah seperti kelaparan, bencana alam, peperangan, dan lain sebagainya. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memberdayakan rakyat dalam menghadapi proses pemiskinan rakyat dan bukan memberikan kekuatan atau kemampuan dalam mengumpulan dana bantuan. Kedua, pendekatan pembangunan (the developmental approach), yaitu memusatkan program kegiatan pada pengembangan proyek pembangunan yang bertujuan meningkatkan kemampuan, dan kemandirian masyarakat. Ketiga, pendekatan dalam konteks pemberdayaan pembangunan (the empowerment approach) yang melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberi kekuatan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaannya.

Pemberdayaan dalam konsep ini tidak hanya meliputi individu atau kelompok masyarakat lapisan bawah (grassroots), pinggiran (peripheries), dan perdesaan (rural communities) sebagai target program, namun juga semua kalangan yang ada di masyarakat termasuk dirinya sendiri (LSM). Ini dilakukan demi mempertahankan semangat kemandirian dengan tanpa tergantung pada pemerintah dan memperkokoh jaringan di tingkat lokal, regional, nasional, bahkan internasional dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin tajam. Pemberdayaan LSM sendiri antara lain meliputi kemampuan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang efektif, independen, dan berkesinambungan. Demi mewujudkan semua itu ada beberapa hal yang terus diupayakan, yaitu

(1)  efektivitas, keterbukaan, dan pertangunggjawaban;

(2)  otonomi dan sumber dana independen;dan

(3)  jaringan kerja baik jaringan kerja lokal, nasional, regional maupun internasional.

3.1. Peran Edukasi dan Pelatihan

Pendidikan yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran dapat terwujud jika proses belajar mengajar dijalankan dengan semangat yang membebaskan. Pendidikan seperti ini memberikan ruang bagi pembelajaran sosial yang secara kritis menelaah struktur ekonomi, politik, persoalan sosial, gender, serta hak asasi manusia. Saat pendidikan dipandang sebagai dasar penting dalam berbagai aspek kehidupan, maka pendidikan memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan atau transformasi sosial-politik menuju masyarakat yang lebih demokratis dan adil. Namun, di sisi lain, pendidikan juga bisa saja digunakan sebagai alat untuk mempertahankan dan melegitimasi struktur sosial dan politik yang ada.

Hal yang menyedihkan terjadi ketika mereka yang berasal dari kalangan ekonomi rendah tidak dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, padahal kemampuan dan prestasi mereka cukup baik. Pada dasarnya, mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan merupakan bagian penting dari masa depan bangsa dalam memajukan negara. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, peran LSM menjadi sangat penting sebagai bagian dari masyarakat yang membantu proses peningkatan kesadaran dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

LSM seperti JEMARI Sakato dan Yayasan IBU melakukan pelatihan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat di nagari-nagari rawan longsor dan gempa. Pelatihan ini mencakup evakuasi mandiri, pemetaan wilayah risiko, penggunaan alat deteksi dini, serta sosialisasi tanda-tanda alam yang berkaitan dengan potensi bencana. Di Kabupaten Agam, pelatihan dilakukan secara rutin setiap tahun di Nagari Tanjung Sani, dan hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap langkah evakuasi yang tepat.

Data dari BNPB tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 70% masyarakat di wilayah rawan bencana di Sumatera Barat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur evakuasi dan mitigasi. Oleh karena itu, program edukasi LSM sangat berperan dalam mengisi kesenjangan ini. Laporan tahunan Yayasan IBU tahun 2022 mencatat bahwa setelah pelatihan yang dilakukan di 5 nagari di Pasaman Barat, terjadi peningkatan sebesar 45% dalam kesiapsiagaan rumah tangga terhadap bencana.

3.2. Penyaluran Bantuan dan Respons Darurat

Bantuan darurat saat bencana merupakan pemberian kebutuhan pokok kepada korban dalam situasi tanggap darurat. Bantuan ini meliputi bahan pangan, barang non pangan, pakaian, sanitasi dan air bersih, serta pelayanan kesehatan. Bantuan bahan pangan dapat berupa makanan langsung atau penyediaan dapur umum, dengan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan bayi. Agar bantuan kebutuhan dasar ini efektif, diperlukan pedoman yang mengatur tata cara penyaluran bantuan sesuai standar minimal. Pedoman tersebut dapat digunakan sebagai acuan oleh pemerintah daerah, masyarakat, serta lembaga non-pemerintah di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. (Mappaware et al., 2020).

Pada gempa Pasaman Barat tahun 2022, JEMARI Sakato berperan penting dalam distribusi logistik, bantuan medis, dan pendirian pos darurat. Koordinasi cepat dilakukan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta relawan lokal, sehingga waktu respons terhadap kebutuhan mendesak masyarakat dapat diminimalisasi. Bantuan yang disalurkan meliputi tenda, makanan siap saji, air bersih, dan layanan psikososial. Selain itu, LSM JEMARI Sakato turut memantau distribusi bantuan agar merata dan tidak terjadi penumpukan di satu titik.

Data BNPB menunjukkan bahwa gempa tersebut menyebabkan lebih dari 400 rumah rusak berat dan sekitar 13.000 orang terdampak. Respons LSM  JEMARI Sakato mempercepat distribusi logistik ke wilayah-wilayah yang tidak segera dijangkau oleh pemerintah, terutama di daerah terpencil seperti Nagari Kajai. Dalam kurun waktu dua minggu, lebih dari 5.000 paket bantuan berhasil disalurkan oleh JEMARI Sakato bekerja sama dengan LSM lain.

3.3. Pemberdayaan Komunitas dan Inklusi Sosial

Menurut Harefa, Sari (2022), salah satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk mendukung pembangunan ruang pengetahuan adalah dengan meningkatkan minat baca serta mengembangkan model taman bacaan masyarakat dan gerakan literasi. Perpustakaan, sebagai salah satu bentuk taman bacaan masyarakat, memiliki peran penting dalam memberdayakan masyarakat, mendekatkan mereka, serta mengajak partisipasi aktif dalam memanfaatkan taman bacaan tersebut. Hal ini menjadi salah satu cara untuk menghubungkan masyarakat dengan konsep perpustakaan yang berbasis inklusi. emberdayaan  melalui  gerakan  sosial  maupun  politik  bisa  meningkatkan  kekuatan masyarakat dalam bentuk gerakan langsung secara bersama melalui pendekatan pengerak dan menguatkan aktifitas secara efektif pada aspek sosial politik.

LSM memperkuat ketahanan sosial masyarakat dengan membentuk dan mendampingi Kelompok Siaga Bencana (KSB) di daerah rawan. Program pemberdayaan melibatkan pelatihan keterampilan tanggap darurat, penyusunan rencana evakuasi nagari, serta pelibatan aktif perempuan dan penyandang disabilitas. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap upaya pengurangan risiko bencana. Di Nagari Malampah, misalnya, perempuan dilibatkan dalam pengelolaan dapur umum dan logistik saat masa tanggap darurat.

Menurut laporan Siap Siaga (2024), pembentukan KSB oleh LSM lokal di Sumatera Barat mampu meningkatkan kecepatan tanggap komunitas hingga 30% lebih cepat dibanding komunitas yang belum memiliki struktur KSB. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam dapur umum dan logistik terbukti meningkatkan efisiensi distribusi bantuan, karena lebih memahami kebutuhan keluarga dan anak-anak.

3.4. Advokasi dan Penguatan Kapasitas Pemerintah Lokal

Selain kerja langsung di lapangan, LSM juga berkontribusi dalam mendorong perubahan kebijakan. JEMARI Sakato dan WALHI Sumbar aktif mengadvokasi penguatan peraturan nagari terkait tata ruang dan pembangunan berkelanjutan, guna mengurangi kerentanan terhadap bencana. Mereka juga memberikan pelatihan kepada aparatur nagari terkait penyusunan dokumen rencana kontinjensi dan pengelolaan data risiko bencana. Hal ini berdampak pada peningkatan kapasitas pemerintah lokal dalam merespons bencana secara sistematis dan berbasis data.

Berdasarkan dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Sumbar 2020–2025, hanya 35% nagari di Sumbar yang memiliki peta risiko bencana dan rencana kontinjensi. Melalui pendampingan LSM, angka ini menunjukkan peningkatan hingga 52% pada akhir tahun 2023. Pelatihan ini juga membuka akses bagi aparat nagari untuk menggunakan platform data seperti InaRISK dan DIBI dalam perencanaan mitigasi mereka.

Sebagai salah satu elemen dalam masyarakat, NGO memiliki peran yang cukup penting, seperti memberikan pendidikan dan membangun kesadaran masyarakat, menjadi pendamping masyarakat, dan mengkritisi jalannya pemerintahan. Peran-peran tersebut tentu saja terkait dengan nilai ideologis dan kepentingan yang dimiliki oleh NGO. Melalui aktivitas-aktivitas seperti kampanye, lobi, penyuluhan, pelatihan, dan lain-lain, NGO tidak hanya menyebarkan informasi tentang isu-isu yang menyangkut kehidupan masyarakat, tetapi juga mengupayakan tercapainya solusi atas sebuah permasalahan.

Tentu saja, sebuah NGO tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Perlu dibangun hubungan dengan NGO-NGO lainnya sehingga jejaring (networking) terbentuk. berbagai diskusi dalam bentuk seminar, workshop, atau pelatihan dapat menjadi wadah bagi para aktivis untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. Kegiatan ini pun menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat kemampuan NGO dalam menjalankan segala perannya. Bahkan dikatakan oleh Fagan (2004, 25) para aktivis mungkin akan terlibat atau memiliki hubungan dengan lebih dari satu organisasi dan dapat aktif dalam kampanye-kampanye gerakan sosial yang lain. Hubungan antarkelompok dan organisasi cenderung bersifat cair dan informal

Kesimpulan

LSM memiliki kontribusi signifikan dalam penanganan bencana di daerah rawan longsor dan gempa di Sumatera Barat. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam membangun ketangguhan masyarakat. Dukungan terhadap peran LSM perlu diperkuat melalui kolaborasi yang lebih baik dengan pemerintah dan dunia usaha. Selain itu, upaya edukasi dan pelatihan masyarakat yang dilakukan LSM terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan warga secara signifikan, terutama di wilayah yang sebelumnya minim informasi dan fasilitas mitigasi. Peran LSM juga mempercepat distribusi bantuan secara efisien dan merata, serta memberikan solusi jangka panjang melalui advokasi kebijakan dan pemberdayaan lokal. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dan kolaboratif dalam pengurangan risiko bencana, dengan LSM sebagai katalisator utama di tingkat komunitas. Dengan mengintegrasikan peran LSM dalam sistem penanggulangan bencana daerah, maka ketahanan terhadap bencana dapat ditingkatkan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2023). "Data dan Informasi Bencana Indonesia". Jakarta: BNPB. https://dibi.bnpb.go.id/

Baroroh, Kiromim (2009), Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Life Skill (Studi kasus di Lembaga Advokasi Pendidikan Yogyakarta), DIMENSIA, Volume 3, No. 1

BNPB & UNDP Indonesia. (2020). Panduan Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (CBDRM). Jakarta: BNPB. https://siapsiaga.or.id/wp-content/uploads/2024/05/46.-11-Buku-2-Paduan-PRBBK-.pdf

Diana, Mustika dkk. (2021), Pemberdayaan Masyarakat melalui Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Perpustakaan Sumber Ilmu Desa Marga Sakti Kabupaten Musirawas, TikI meu , Vol.5, No.1

JEMARI Sakato. (2024). "Laporan Program Respon Bencana Gempa dan Longsor Sumbar". https://jemarisakato.org/author/jemari-sakato?page=5

Maifizar, Arfriani,(2019) Model Pendekatan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Di Aceh, TALENTA Conference Series.

Novianti, Kurnia, Peran NGO sebagai Bagian dari Civil Society dalam Mitigasi Banjir di Praha, Global & Strategis, Th. 7, No. 2

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2023). "Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Sumbar 2020-2025". https://bpbd.sumbarprov.go.id/images/2023/02/file/RENSTRA_BPBD_Periode_2021-2026.pdf

Rewa, Karolina A (2023), Penyaluran Bantuan Bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Sumba Timur Ditinjau Dari Perspektif Manfaat Ekonomi, Jurnal Minfo Polgan Volume 12, No. 2

Siap Siaga. (2024). "Laporan Dampak Program Ketangguhan Komunitas di Sumatera Barat".

Subroto, Desty Endrawati dkk (2023), Penyaluran BantuanPeduli Kemanusiaan Korban Gempa Cianjur, Jawa Barat, Jurnal PBMI, Vol.1No. 1

UNDRR. (2015). "Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030". https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030

WALHI Sumbar. (2023). "Laporan Tahunan Program Penanggulangan Risiko Bencana". Padang. https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Revisi%202_CATAHU%20WALHI%20REGION%20SUMATERA_compressed.pdf

Widyawati, W., & Winoto, Y. (2022), Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial pada Rumah Baca Asma Nadia,Al-Kuttab: Jurnal Kajian Perpustakaan

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability and Disasters. Routledge. https://www.routledge.com/At-Risk-Natural-Hazards-Peoples-Vulnerability-and-Disasters/Blaikie-Cannon-Davis-Wisner/p/book/9780415252164

Yayasan IBU. (2022). "Pemberdayaan Komunitas dalam Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Sumbar". https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/booklet_profil_pemimpin_perempuan_indonesia_dalam_penanggulangan_bencana.pdf